 |
| Jokowi dan Ical saat kunjungi pasar gembrong |
Metrolima.com
- Awal 2016, angin segar berhembus ke pemerintahan Jokowi-JK. Datangnya dari
Partai Golkar. Senin (4/1), Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat
koordinasi di Bali. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik
partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin
tersebut.
Anggota
Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan
poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke
pemerintahan Jokowi-JK.
"Direkomendasikan
kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah
Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada
merdeka.com, beberapa waktu lalu.
Pemerintah
menyambut baik langkah Golkar. Meski demikian, Pramono mengaku belum mendengar
rekomendasi itu secara langsung. Dia menegaskan, pemerintah tidak ingin
terlibat jauh dalam konflik internal Partai Golkar.
"Alhamdulillah
wa syukurillah. Ya semuanya mau dukung ya Alhamdulillah wa syukurillah,"
kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Belum
ada, enggak pernah dengar, baru dengar, dan juga yang jelas pemerintah tidak
mau ditarik-tarik dalam persoalan perbedaan konflik di internal partai.
Siapapun itu, termasuk partai saya, karena pemerintah tidak boleh ikut campur
ke dalam wilayah itu," jelas Pramono.
Sebenarnya
dukungan partai Golkar ke pemerintah Jokowi-JK sudah disampaikan beberapa kali.
Saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar akhir tahun lalu, Partai
Golkar mulai melirik untuk merapat ke pemerintah yang berkuasa saat ini. Ketika
perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-51 akhir tahun lalu, Ketua Umum Partai
Golkar Aburizal Bakrie kembali menyinggung soal dukungan partainya untuk
pemerintah.
"Kami
mendukung instruksi Jokowi ke kabinet, prinsip kerja sama dan kekompakan.
Partai Golkar akan menjadi mitra loyal, kerja sama dengan kawan-kawan KMP adalah
koalisi di jalan kebaikan bukan untuk menjegal atau menghambat langkah
pemerintah," ujar Ical.
Dia
memberikan perumpamaan untuk menggambarkan posisi partai Golkar dengan
pemerintah Jokowi-JK. "Posisi Partai Golkar adalah posisi seorang sahabat
yang berada di seberang jalan. Sahabat baik Partai Golkar dan KMP mengulurkan
tangan besarkan pada hari pada sulit," ucapnya.
Beragam
spekulasi muncul dari langkah dan strategi Partai Golkar kubu Ical merapat ke
pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang mencibir, ada yang menyambut baik, ada yang
tak peduli. Merdeka.com merangkumnya, berikut paparannya.
Membahayakan program pemerintah
 |
| Jokowi saat bertemu Ical di Golkar Media Center |
Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence
Siburian menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus waspada. Hal tersebut
karena Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan merapat pada pemerintah
berdasarkan hasil koordinasi loyalis Ical di Bali.
"Roda
pemerintahan bisa tidak berjalan, ini bisa mengacaukan program
pembangunan," kata Lawrence dilansir dari merdeka.com, Kamis (7/1).
Dia
berharap segera pemerintah mengambil tindakan. Sebab menurutnya perdamaian di
kedua kubu partai berlambang Beringin itu belum tampak sama sekali.
"Ini
sudah meresahkan dan akan mengganggu pemerintahan. Jadi hati-hati pemerintahan
Jokowi, saya sarankan Jokowi harus waspada. Harus melihat ini sebagai suatu
titik yang bisa membuat roda pemerintahan terganggu dan berakibat fatal. Kalau
Pak Jokowi tak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, saya khawatir Pak
Jokowi bisa gagal," pungkasnya.
Dukungan parlemen dibutuhkan
Sekjen
PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik keputusan Golkar Kubu Ical tersebut.
Sebab, apabila benar, maka hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan parlemen
semakin membaik.
"Golkar
menyampaikan dukungan ke pemerintah adalah sebagai cermin kebebasan politik
Golkar. Tidak ada intervensi di situ. Pada proses dialog di situ kami ingin
membangun kekuatan gotong royong bersatu mengejar ketinggalan dengan bangsa
lain, iya. Kami lakukan pendekatan-pendekatan politik, iya," kata Hasto di
Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis
(7/1).
"Kami
dedikasikan agar berbagai perbedaan diatasi. Sehingga pemerintah dapat
melakukan tugas kerakyatannya. Dukungan parlemen dibutuhkan," tambahnya.
Incar posisi menteri
Sekjen
PDIP Hasto Kristiyanto tak ingin berspekulasi perihal timbal baik dukungan dari
Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk soal posisi menteri mengingat
dukungan Golkar menguat di saat isu reshuffle semakin santer.
"Reshuffle
hanya bisa dilakukan atas kehendak presiden. Kami meyakini, ketika reshuffle
dilakukan tentu saja melalui pertimbangan matang, aspek evaluasi kinerja
menteri, aspek peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan, kalkulasi untuk
dapat dukungan dari DPR karena itu realitas politik yang ada," ucapnya.(mrdk/wisnu/imam/jat)
