 |
|
Kepala BNNK Bogor, Nugraha Setya Budi
|
Cibinong, Metro Lima News - Badan Narkotika Nasional Kabupaten
(BNNK) Bogor memastikan tidak ada lagi rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
Bahkan, lembaga ini menegaskan, akan langsung memenjarakan para pelaku jika
kedapatan mengkonsumsi atau memiliki narkoba.
Hal
tersebut ditegaskan Kepala BNN Kabupaten Bogor, Nugraha Setya Budi, usai
melakukan tes urin kepada pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP)
Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
"Sesuai
perintah Kepala BNN, tak ada lagi rehab melalui Institusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL). Mereka yang kedapatan mengkonsumsi atau memiliki narkoba akan langsung
kita penjarakan," tegasnya.
Budhi
juga menegaskan, BNN Kabupaten Bogor akan terus bergerak melakukan
pemberantasan terhadap peredaran narkoba di Bumi Tegar Beriman. Ia pun tak
memungkiri, sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak akan luput dari incaran
operasi.
"Kita
akan persempit ruang gerak pengedar dan pengguna narkoba di Kabupaten Bogor,
maka tahun depan (2016 ini-red) tentu akan semakin banyak yang menjadi
target kita. Yang mana saja, itu rahasia," terang Budhi.
Ia
melanjutkan, dukungan untuk pemberantasan narkoba tidak hanya bersumber dari
BNN pusat. Namun kata dia, ternyata kebijakan pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bogor yang begitu besar dan konsen.
"Alhamdulillah,
Pemkab Bogor mendukung sekali kepada BNNK. Salah satunya sudah menyediakan
lahan untuk membangun kantor di Jalan Raya Tegar Beriman kecamatan Cibinong
seluas 2.195 meter persegi," terangnya.
Meski
berada ditengah minimnya anggaran, Budhi tetap yakin dirinya dan jajaran bisa
melakukan yang terbaik untuk memerangi barang haram tersebut.
"Kita
sudah siapkan perencanaan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Belum
lagi, kita menduduki rangking 2 tertinggi daerah rawan narkoba di Jawa Barat.
Karenanya, kita tentu harus menyeriusi perang terhadap penyalahgunaannya",
pungkasnya.
Sebelumnya,
BNN Kabupaten Bogor sudah melakukan sembilan kali tes urin di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor. Itu belum termasuk beberapa instansi
lainnya di lingkungan TNI dan sejumlah sekolah-sekolah. (GA)
