 |
| Mobil Dinas anggota DPRD berganti plat menjadi hitam |
Jakarta, Metrolima.com - Polda Metro Jaya menegaskan aturan
penggunaan pelat nomor kendaraan, khususnya bagi DPRD DKI Jakarta. Nomor
kendaraan adalah identitas sehingga pengguna kendaraan tidak boleh sembarang
mengganti nomor kendaraan begitu saja.
"Kalau langsung tempel begitu
saja, tanpa ada laporan ke kepolisian itu sudah termasuk pelanggaran yang
diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena dia tidak
menggunakan pelat nomor aslinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes
Muhammad Iqbal, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (1/10/2015).
Sesuai aturan yang berlaku,
penggantian pelat nomor departemen, kementerian, atau pun pemerintahan dari
merah ke pelat hitam dimungkinkan. Asalkan pemilik kendaraan melapor kepada
pihak kepolisian.
Iqbal mencontohkan, bila ada anggota
DPRD DKI Jakarta hendak mengganti pelat nomor kendaraanya dari pelat merah ke
hitam, dia diharuskan meminta rekomendasi dari Direktorat Intelkam Polri.
Pengajuan dapat dilakukan atas dasar kepentingan tugas.
"Dari rekomendasi itu kemudian
diajukan ke Direktorat Lalu Lintas untuk proses registrasi dan identifikasi
kendaraan," terang Iqbal.
"Jadi, tidak boleh dia serta
merta menempel segala macam nomor kendaraan," imbuhnya.
Proses tersebut nantinya sebagai
bentuk identifikasi kendaraan sekaligus mengantisipasi kejahatan. Hal serupa
juga diterapkan di jajaran kepolisian. Namun, untuk rekomendasi penggunaan
pelat hitam di kendaraan dinas, anggota kepolisian harus melapor ke Divisi
Propam.
Beberapa kendaraan dinas DPRD DKI
yang dipinjamkan ke anggota dewan terlihat menggunakan pelat nomor hitam.
Padahal, sesuai aturan yang ada kendaraan-kendaraan tersebut berpelat merah.
Salah satu anggota DPRD DKI, James
Arifin Sianipar, membenarkan dirinya mengganti pelat mobilnya menjadi warna
hitam. Alasannya adalah faktor keamanan. James khawatir jika mobil yang
ditumpanginya itu dirusak oleh massa yang menggelar aksi demonstrasi.
"Alasannya karena sering ada
demo-demo, takut pendemo anarkis terus ngerusak mobil. itu juga sementara kan
kita pinjam ada asuransi, tapi asuransi dari kita, pemegang mobil. Pajak sama
asuransi kita yang bayar," kata James saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Badan
Pengelolaan Aset dan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengimbau agar pelat
nomor mobil dinas yang kadung berubah menjadi hitam dikembalikan ke warna
aslinya, yakni merah.
Sebab apabila sampai diberhentikan
kepolisian di jalan, maka yang tercatat itu merupakan aset Pemprov DKI. Menurut
mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut seharusnya kalau mengganti pelat seperti
itu, anggota dewan juga harus mengganti STNK-nya. Sehingga ada 2 STNK dan 2
pelat mobil untuk satu kendaraan dewan.(dtikn/ayu/ahy/rna/jat)
