Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) |
Jakarta, Metrolima.com - Adanya anggapan terlalu seringnya rotasi PNS
yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengakibatkan
serapan anggaran menjadi minim. Menurut Ahok kedua hal itu tidak berkaitan sama
sekali.
"Enggak ada hubungannya dengan
ganti pejabat, jadi pemakaian anggaran tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti
pejabat. Justru kita ganti pejabat karena pejabat yang lama enggak bisa nyerap
anggaran," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Kamis (8/10/2015).
Ahok menyebut seluruh konsep yang
telah tersusun dan dianggarkan dalam APBD tidak terkena dampak dari perombakan
jajaran yang dia lakukan. Sebab, dalam APBD seluruh anggaran program sudah
'terkunci' sehingga tidak dapat digonta-ganti begitu saja setiap kali terjadi
penyegaran di tubuh PNS DKI.
"Enggak dong, itu kalau sudah
jadi APBD enggak konsep lagi, ya dong?" kata dia.
"Kalau sudah jadi APBD enggak
konsep lagi. Kalau sudah KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon
Anggaran Sementara) dan sudah APBD itu sudah bukan konsep lagi, tinggal
eksekusi. Jadi (serapan rendah) bukan karena gonta-ganti pejabat,"
urainya.
Bukan tanpa alasan pula setiap kali
Ahok mencopot bawahannya. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pejabat
yang bekerja dan mampu menunjukkan kinerja baik tentu tidak serta merta diganti
olehnya.
"Orang pejabatnya enggak becus,
yang enggak diganti aja enggak becus kok, hehehe," tutup Ahok. (dtikn/aws/hbb/jat)