 |
| Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi |
Jakarta, Metrolima.com - Rendahnya penyerapan anggaran APBD
DKI tahun 2015, termasuk di Jaksel, makin dikeluhkan banyak pihak. Sejumlah
kegiatan yang masuk dalam DIPA ternyata malah belum banyak digunakan. Sebagian
SKPD beralasan, mereka takut jika terseret ke masalah hukum.
Terkait hal itu, Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi
kepada Metrolima.com mengatakan, seharusnya kepala SKPD tidak bisa beralasan
untuk takut menggunakan anggaran. “Kenapa harus takut, sepanjang kegiatannya
ada dan bukan fiktif, ya dilaksanakan saja,” kata Tri Kurniadi usai penyerahan
bantuan Bedah Rumah kepada 53 KK di Jaksel, Rabu (26/8/2015).
Tri menambahkan, pihaknya terus mendorong para SKPD
untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Dan menjadi tanggung jawab mereka
untuk melaksanakannya.
Berdasarkan informasi yang diterima Metrolima.com,
rendahnya penyerapan salah satunya diakibatkan oleh larangan penggunaan
sejumlah rekening anggaran, yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.
Sejumlah larangan itu diantaranya, penggunaan mata
anggaran untuk sewa kursi, sewa tenda, sewa sound system, sewa mobilitas darat
dan belanja perjalanan luar daerah.
Sejumlah SKPD mengaku “terkunci” dengan larangan tersebut,
sehingga belum berani maksimal menggunakan anggaran. “Akibat larangan itu, kami
belum berani untuk banyak menyerap anggaran,” kata seorang Kasie di Sudin
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jaksel, yang enggan disebutkan namanya.(Wo/Gun)
