 |
| Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana |
Jakarta,
Metrolima.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi kantor Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan
pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat seluas 36
hektare oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Namun
sikap sejumlah anggota DPRD itu dikritisi oleh anggota Divisi Investigasi
Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri. Menurut dia, sebelum melapor ke
lembaga antirasuah itu, sebaiknya para anggota DPRD membekali dengan data yang
kuat dan akurat.
"Ya
harusnya modal datanya tak hanya dari audit dari BPK saja. Jadi jangan cuma
gaya-gayaan doang. KPK juga bisa dapat data dari BPK. DPRD Itu
gaya-gayaan doang, kecuali dia menemukan dokumen pejabat yang bisa buat kick
back," kata Febri di Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Febri juga menilai Pansus yang dibentuk DPRD DKI terkait pembelian lahan RS Sumber
Waras kurang tepat dan bernuansa politis.
Sebab
menurut dia, banyak kasus penyelewengan dana dan korupsi di lingkungan Pemprov
DKI yang tidak dipansuskan. Diantaranya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan UPS.
"Kalau
DPRD bentuk Pansus, kenapa kasus UPS tidak dibentuk Pansusnya. Kalau ada Pansus
RS Sumber Waras, mungkin ada unsur politik di situ, untuk menjatuhkan Ahok di
Pilkada," pungkas Febri. (L6/dms/ron/han/jat)
