 |
| FIFA tunjuk Agum Gumelar sebagai Ketua komite Ad-hoc |
Jakarta, Metrolima.com - FIFA akhirnya membentuk Komite
Ad-hoc Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui suratnya pada
akhir pekan lalu. FIFA menunjuk bekas Ketua Umum PSSI Agum Gumelar sebagai Ketua Komite, sementara anggotanya adalah perwakilan pemangku kepentingan sepak
bola lainnya.
"Semua nama tersebut berasal dari 11 usulan PSSI kepada FIFA
yang kemudian dikoreksi menjadi 7 orang," kata Haryo Yuniarto, anggota
Komite Etik PSSI.
Akmal Marhali, aktivis SaveOurSoccer menyatakan
anggota komite memang mewakili pemangku kepentingan di luar PSSI. Namun semua
tokoh tersebut adalah representasi PSSI. Misalnya perwakilan Indonesia Super
League Joko Driyono yang tak lain bekas sekretaris jenderal PSSI,
perwakilan sepak bola wanita Monica Desideria yang juga anggota Komite
Sepak Bola Wanita PSSI, serta perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Mahfudin Nigara yang notabene Wakil Ketua Komisi Banding PSSI.
"Dengan komposisi komite ad-hoc itu, saya kurang yakin akan terjadi
perubahan di sepak bola Indonesia," ujar dia.
Pemerintah tak akan menjalankan instruksi Federasi Sepak Bola Dunia
(FIFA) terkait peleburan tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga
dengan tim bentukan PSSI dalam sebuah tim bersama untuk mereformasi sepak bola
nasional.
"Kami sedang pelajari. Yang
penting FIFA reformasi (diri) sendiri dulu," kata Menteri Pemuda dan
Olahraga, Imam Nahrawi, saat hadir dalam final Liga Santri Nusantara 2015 di
Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Ahad, 6 Desember 2015.
Menurut Nahrawi, sebelum memberikan
instruksi pada negara anggotanya, sebaiknya FIFA menyelesaikan masalahnya
sendiri terlebih dahulu. "Formulasi tentang reformasi sepak bola nasional
sedang kami negoisasikan dengan FIFA. FIFA juga sekarang sedang intropeksi
besar-besaran," ujarnya.
Bersamaan dengan intropeksi
besar-besaran itu, kata Menpora, pihaknya atas nama pemerintah mendesak FIFA
untuk memberikan peluang reformasi sebesar-besarnya terhadap federasi sepak
bola Indonesia.
"Supaya tidak ada lagi
pengaturan skor, gaji tidak dibayar, dan diskriminasi bagi klub yang memang
seharusnya tampil di liga seperti halnya Persebaya Surabaya. Saya tahu
sejarahnya Persebaya. Ini buah karya dari diskriminasi," kata Imam.
Karena itu, kata Imam, pemerintah
berjanji akan kembali mendorong reformasi sepak bola nasional. "Siapa pun
yang pegang federasi harus betul-betul objektif kepada pelatih, pemain, klub,
suporter, termasuk kepada jurnalis." (tmpo/nur/nov/don/tri/jat)
