 |
| Demo Masyarakat Seniman Jakarta Tolak pengalihan pengelolaan TIM |
Jakarta,
Metrolima.com - Sastrawan Radhar Panca Dahana, perwakilan Masyarakat Seniman Jakarta
(MSJ), menolak tegas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan
tanggung jawab administratif ke tangan Unit Pengelola Teknis (UPT) karena
pelbagai alasan.
Pertama, UPT diisi oleh pegawai negeri yang tidak punya
latar belakang kesenian dan kebudayaan," kata Radhar di Taman
Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa malam, 10 November 2015.
Kedua, Radhar
melanjutkan, aktivitas kesenian akan banyak diawasi dan dikenakan pajak mulai dari
perizinan, pemasangan poster, hingga pementasan. Selain itu, pengurus UPT akan
mendapatkan aturan jam kerja sampai pukul 16.00, sedangkan kegiatan seniman
banyak diadakan pada malam hari. "Karena itu, seniman ingin TIM tetap
dikelola BP-PKJ (Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta). Seniman akan terus
menggelar aksi sampai pengalihan tanggung jawab administratif TIM dari BP-PKJ
ke UPT dibatalkan," kata Radhar.
Sebelumnya,
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan mengalihkan
pengelolaan TIM dari BP-PKJ ke tangan UPT. Alasannya, Ahok (panggilan Basuki) mengklaim
selama ini seniman menerima 'jatah' dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Padahal, kata Ahok, aturan Menteri Dalam Negeri tidak memungkinkan
pihaknya memberi subsidi bagi TIM selama tiga tahun berturut-turut sehingga dia
berinisiatif membentuk UPT.
Menurut Radhar,
Ahok tidak mengerti permasalahan kesenian dan kebudayaan. Karena itu, Radhar
berharap Ahok dengan rendah hati mau menemui seniman untuk berdialog.
“Karena keliru,
Ahok berarti tidak mengerti kebudayaan. Ahok itu ngertinya sampah, Kali
Ciliwung, dan kemacetan. Dulu pun Ahok tidak mengerti itu, tapi dia mau belajar
sampai ngelotok. Tapi kenapa sekarang dia tidak mau belajar soal
kebudayaan?” tanya Radhar kepada Ahok.(tmpo/tri/jat)
