 |
| ilustrasi program bela negara |
Nasional, Metrolima.com - Pemerintah merencanakan program Bela
Negara guna memperkuat mental masyarakat sipil cinta tanah air. Ditargetkan ada
100 juta rakyat yang bakal direkrut dalam program ini. Namun belum ada tujuan
utama pada rencana ini.
Usulan ini langsung diumumkan
Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Jakarta,
Senin (12/10) kemarin. Menurutnya, dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia
lebih dari 250 juta orang, artinya memiliki 100 juta penduduk potensial untuk
jadi kader militan.
"Dalam pertahanan negara,
faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah
satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100
juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai
kader militan," kata Ryamizard.
Rencana menyaring 100 juta penduduk
ikut Bela Negara ditargetkan tercapai hingga tahun 2025 mendatang. Pemerintah
bakal mulai program penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara
secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan.
Dalam perjalanannya nanti, lanjut
dia, para masyarakat sipil akan dilatih selama sebulan. Usai mendapat latihan,
mereka akan mendapat sebuah kartu anggota Bela Negara.
Untuk umur kader Bela Negara,
pemerintah membatasi maksimal yaitu di bawah 50 tahun. Nantinya mereka akan
digembleng selama sebulan untuk program Bela Negara di Rindam, Kodam, Korem dan
lain sebagainya. Mulai dari latihan fisik hingga diberi pemahaman mengenai
cinta tanah air.
Meski dianggap bukan bagian wajib
militer, Ryamizard mengolah program ini mirip dengan kegiatan tersebut.
"Bela Negara bukan wajib militer namun sebagai perwujudan hak dan
kewajiban negara yang perlu disiapkan," ujar dia.
Pengamat Pengamat militer Rizal
Darma Putra menilai, program yang dibuat Menteri Ryamizard merupakan ide
sia-sia. Pasalnya, tidak ada ancaman nasional yang mendesak untuk melangsungkan
program tersebut.
Selain itu, kata dia, program ini
juga belum ada payung hukum kuat untuk melaksanakannya. Sehingga pemerintah
bakal sulit untuk menjalankan itu.
"Itu akan jadi program sia-sia.
Karena sekarang masyarakat yang bagaimana, yang ikut program itu. Lalu,
sifatnya seperti apa, mengikat atau tidak? Apakah ada sanki hukumnya atau tidak
bila tidak ikut?" tegas Rizal.
Rizal menambahkan, pemerintah juga
belum menjelaskan secara detil apa manfaat yang bakal didapat masyarakat usai
mendapat latihan. Dirinya malah menduga program ini hanya untuk tujuan politik
suatu partai.
"Jika tidak jelas, tidak
akuntabel, ini sifatnya pasti politis. Ini nantinya untuk mobilisasi untuk
partai tertentu," ungkapnya.
Dia meminta sebaiknya pemerintah
memberikan penjelasan secara transparan perihal program Bela Negara ini. Sebab,
dirinya melihat belum ada hal yang membuat bangsa Indonesia terancam dari segi
keamanan.
"Saya liat belum ada yang
mengancam nilai-nilai yang mengancam dari luar," terangnya.
Pemerintah tidak hanya irit
penjelasan mengenai skema program Bela Negara. Untuk dana yang dibutuhkan
selama menjalankan rencana itu, Menteri Ryamizard pun masih tutup mulut.(mrdk/yud/noe/ari/jat)
