 |
| Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi |
Purwakarta, Metrolima.com - Kebijakan nyeleneh kembali dikeluarkan Bupati
Purwakarta, Dedi Mulyadi. Kali ini bupati Dedi menyatakan akan memberi sanksi
bagi warganya yang menolak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Sanksi yang dijatuhkan di antaranya pencabutan hak warga yang melanggar, berupa subsidi yang selama ini diberikan, mulai dari subsidi kesehatan hingga subsidi pendidikan.
"Bukan gertakan kami akan serius memberikan sanksi jika ada warga yang menolak untuk ber KB," kata Dedi. Minggu (11/10).
Menurut Dedi, pihaknya juga akan
menerapkan kebijakan berupa reward and punishment terhadap warganya. Warga,
yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah akan diprioritaskan, yaitu
Keutamaan untuk mendapatkan hak dari negara.
"Bagi yang menjalankan kebijakan pemerintah kita akan utamakan, di antaranya mendapat subsidi dan bantuan langsung," lanjut Dedi.
Sedangkan bagi tidak masuk atau ber KB, akan diberi punishment. Subsidinya dicabut serta tidak akan mendapatkan bantuan langsung.
Namun menurut Dedi, kebijakannya itu bukan sekonyong-konyong dibuat tanpa dasar. Akan tetapi hukuman wajib ber KB untuk warga yang sudah memiliki dua anak, sedangkan untuk yang belum punya anak atau baru satu anak, tidak ada penekanan atas kewajiban tersebut.
"Jangan salah tafsir, saya bicara wajib ya untuk warga ber KB, bagi yang sudah punya dua anak atau lebih, yang belum punya anak ya silakan saja," tutur Dedi.
Selain aturan wajib Ber KB, Bupati Dedi, juga akan menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mau ikut kerja baksi menjaga lingkungannya. Selain akan diberi sanksi adat mereka juga akan distop subsidinya.
"Kalau membandel dan tidak mau
bekerja bakti, kita hentikan subsidinya," tegas Dedi.(mrdk/bram/hhw/jat)
