 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) |
Jakarta, Metrolima.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa terhadap kinerja Dinas
Pertamanan dan Pemakaman DKI. Sebab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu
tidak maksimal menyerap anggaran dengan baik.
"Kamu bayangin Dinas Pertamanan
punya anggaran beli tanah Rp 2,4 triliun, tapi dia baru pakai Rp 200 miliar.
Lucu enggak? Beli tanah saja enggak bisa," kata Basuki, di Balai Kota,
Senin (28/9/2015).
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI
sendiri membebaskan lahan sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Salah satunya dengan
menyertakan Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur untuk pembebasan
lahan. Di tiap lokasi pembebasan lahan harus ada SK Penetapan Gubernur untuk
selanjutnya diproses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN).
Basuki membantah hal itu. Menurut
dia, masih ada oknum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang masih bernegosiasi
dengan pemilik lahan. Dengan kata lain, masih ada oknum Dinas Pertamanan yang
meminta kickback atau komisi.
"Kalau kamu punya duit Rp 2,4 triliun
buat beli lahan, kamu harus cari lahan Rp 5-6 triliun dan kalau perlu Rp 10
triliun. Kalau ada pembatalan-pembatalan kan jadi cepat. Tapi ini duit beli
tanah ada Rp 2,4 triliun dan kamu cuma ketemu orang mau beli lahan Rp 1,5
triliun, kan lucu, di situ sudah silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) saya
bilang," kata Basuki.
"Makanya saya tuduh ini ada
komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah. Termasuk oknum di Dinas
Tata Air," kata Basuki.
Sehingga, lanjut dia, Jumat ini akan
merombak pejabat eselon lagi. Para pejabat yang tidak benar mengadakan lahan
akan dijadikan staf.
Untuk mengoptimalisasi serapan
anggaran 2016, Basuki menargetkan pembebasan lahan rampung dikerjakan
November-Desember ini. Jika tidak rampung, pejabat-pejabat itu akan dijadikan
staf.(komps/kur/kis/jat)
