Survei Indo Barometer: Setahun Pemerintahan, Tingkat Kepercayaan Publik Tertinggi pada TNI, KPK dan Kepresidenan, DPR Sebaliknya

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Metrolima.com - Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014 lampau hingga jelang setahun pemerintahannya kini, KPK dinilai publik sebagai lembaga paling terpercaya. Sebaliknya, lembaga paling tidak dipercaya publik adalah DPR dan DPD RI.

Ini merupakan salah satu poin hasil survei Indo Barometer bertajuk "Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK" yang dipaparkan di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

"Tingkat kepercayaan publik tertinggi adalah pada KPK, TNI, dan Presiden," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei.

Hasil survei yang menempatkan KPK sebagai lembaga paling terpercaya dihasilkan lewat pertanyaan, 

"Seberapa percaya Bapak/Ibu/Saudara bahwa lembaga-lembaga negera berikut ini telah bekerja denga sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara?"

Tingkat kepercayaan publik tertinggi adalah pada KPK (82 persen), TNI (81 persen) dan Kepresidenan (78.6 persen). Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dan DPD RI tergolong rendah dibandingkan Lembaga Negara/ Institusi Politik lainnya seperti Mahkamah Agung, Polri, dan MPR.

Responden yang percaya/ sangat percaya DPR sebanyak 44,5 persen, yang tidak percaya sebanyak 42,2 persen. Responden yang percaya/ sangat percaya DPD sebanyak 48,8 persen, dan yang tidak percaya/ sangat tidak percaya sebanyak 34,4 persen.

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 3 persen.

Ada pula poin survei "Lembaga Negara yang Bersih dari KKN". Responden ditanyai lembaga mana yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lagi-lagi, KPK menempati urutan teratas yang diperaya publik bersih dari KKN.

Lembaga Negara yang skor bersihnya paling tinggi adalah KPK (65.8 persen), TNI (64.9 persen) dan Kepresidenan (60.4 persen). Lainnya di bawah 50 persen, yakni Mahkamah Agung (41,1 persen), MPR (33.6 persen), Kejaksaan RI (32,2 persen), DPD (30,2 persen), dan dan terakhir lagi-lagi DPR (22,7 persen).

Soal kinerja aparat hukum, publik paling puas terhadap kinerja KPK, dan paling tidak puas dengan kinerja para pengacara. Namun hubungan antar-aparat yang paling buruk adalah KPK dengan Polri, hubungan yang paling baik dinilai terjalin antara Polri dengan Kejaksaan.(dtikn/amk/dnu/rvk)