 |
| ilustrasi Operasi pasar di Jakarta |
Jakarta, Metrolima.com
- Program
pasar murah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tumpang
tindih. Banyak Badan Usaha Daerah (BUMD) DKI memiliki program yang sama dengan
Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI.
Wakil Ketua
DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, program pasar murah
untuk ketahanan pangan yang diselenggarakan Dinas Kelautan, Pertanian, dan
Ketahanan Pangan tumpang tindih dengan program yang digulirkan PD Pasar Jaya
dan PD Dharma Jaya.
"Di PD
Pasar Jaya ada, di Dharma Jaya juga ada, di food station juga. Sebenarnya
ketahanan pangan itu bagus buat masyarakat, tapi jangan tumpang tindih.
Lokasinya juga harus menyebar agar ada pemerataan," kata Taufik di Kantor DPRD
DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2015) malam.
Hal yang
sama diungkapkan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Bestari Barus. Ia
menyarankan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan melakukan
sinkronisasi dengan ketiga perusahaan milik daerah itu.
"Menurut
saya, penyelenggaraan pasar murah berikutnya harus mendetil, perlu sinkronisasi
yang mendalam dengan PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, maupun food station. Kami
tidak mempermasalahkan program pasar murah, itu pro rakyat. Tapi jangan tumpang
tindih,"ujarnya.
Tahun 2016
Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan menganggarkan Rp 7 miliar untuk
program pasar murah. Angak itu meningkat drastis dibanding tahun lalu yang
hanya Rp 1,5 miliar.
Kepala Dinas
Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Darjamuni mengatakan, program yang
dia gulirkan lebih fokus pada rakyat miskin.
"Semua dalam rangka ketahanan
pangan, ini berdasarkan permintaan. Kami gelar di rusun, dalam satu rusun ada
600 orang, tapi kita tidak bisa kasih semua. Tahun ini kami anggarkan untuk
semua rusun, supaya tahun depan merata. Kami lebih ke masyarakat miskin
sasarannya, bukan operasi pasar," jelasnya.
Darjamuni
menambahkan, tahun depan pihaknya akan koordinasi dengan PD Pasar Jaya, PD
Dharma Jaya, dan food station. "Saya setuju operasi pasar tidak ditangani
sendiri-sendiri, tidak seperti kemarin," ujarnya. (MTN/intan/Fzn/Jat)
