 |
| WaKepsek SMAN 66 Jakarta, Drs. Didi Wahyudi |
Pendidikan,
Metrolima.com - Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus
(ABK) dalam program pendidikan Inklusi di Jakarta Selatan, diapresiasi banyak
pihak karena memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk mendapat kesetaraan
dalam pendidikan. Namun, sejumlah sekolah yang menerima siswa ABK ini
mempersoalkan tidak adanya guru khusus, pembinaan dan uang insentif.
Seperti
dikeluhkan Wakil Kepala Sekolah SMAN 66 Jakarta, Drs. Didi Wahyudi kepada Metro
Lima News, Kamis (30/7).
Menurut
Didi, pada PPDB 2015 ini SMAN 66 menerima 4 siswa ABK. “Kami menerima 4 siswa
ABK, terdiri dari siswa low learning, low vision, dan tuna daksa,” kata Didi.
Namun,
kata Didi, sejak 2009 pihaknya tidak lagi menerima pembinaan dari Dinas
Pendidikan untuk pendidikan inklusi ini.
“Sejak
2009, kami tidak mendapat pembinaan, dan uang insentif untuk pendidikan inklusi
ini. Dan juga tidak disediakan guru khusus untuk siswa ABK tersebut,”
tambahnya.
Kondisi
ini, kata Didi, membuat guru di SMAN 66 harus memberi waktu ekstra guna
membimbing para siswa ABK.
“Tidak
hanya mengajar tapi kami juga harus memberi waktu dan tenaga ekstra untuk para
siswa ABK ini. Kasihan para siswa ini pak, kalau kami tidak memberi pelayanan
yang maksimal,” ujar Didi.
Di sisi lain, ketika ditanya tentang anggaran BOP yang tidak
dipampang di area sekolah, Didi mengaku belum tahu tentang hal itu. Dia mengaku
dirinya baru menjabat sebagai wakil kepala sekolah sejak Juni 2015.
“Tentang anggaran BOP, saya belum bisa memberi keterangan,
karena baru menduduki posisi ini,” tandas Didi. (Wo/Gun)
