Tambrauw, tabloidmetrolimanwes.com
- Dua Pangkalan Udara, peninggalan Perang Dunia II di Desa Werur dan
Pulau Dua, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat menjadi catatan penting
bagi Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). Betapa tidak, dua
bandara itu bisa menghabiskan dana miliaran rupiah, namun rencana pembangunan
belum bisa dilaksanakan karena terkendala hak ulayat.
Pasalnya, penduduk
setempat yang mendiami wilayah tersebut, belum berhasil dipindahkan ke area
lain. Mereka meminta pemerintah daerah, mencari lahan baru untuk ditempati.
Pada hal, Kemenhub RI telah menyiapkan dana sebesar Rp. 36 miliar untuk
menyelesaikan tahap pertama pembangunan bandara peninggalan sekutu.
Namun hingga saat ini,
belum ada tanda-tanda pembangunan Bandar udara, baik yang letaknya di desa
Werur maupun bandara peninggalan perang dunia II di Pulau Dua. Jarak antara dua
bandara tersebut sekitar 5,3 km. Dua Pangkalan Udara yang ditemukan penduduk
asli setempat yakni bandara di desa Werur memiliki panjang 3000 meter dengan
dua landasan pacu (crossed pararel runway). Dua Bandara ini dibangun sekutut
pada tahun 1942. Sedangkan bandara di Pulau Dua memiliki panjang 800 meter. Dua
Bandara itu berdiri di atas tanah bekas pangkalan militer sekutu saat perang
dunia II.
Sesuai sumber didapat Metrolima
News dan media di Jakarta waktu lalu, Plt. Dirjend Perhubungan Udara Santoso
Eddy Wibawa telah bertemu dengan Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Assem,
SE.,MSi. Bahkan Kemenhub RI dan Pemda Kabupaten Tambrauw telah
menandatangani MoU penyelesaian Bandara
sebesar Rp. 36 Miliar terdiri dari Rp. 30 miliar disiapkan Kementrian Perhubungan.
Sedangkan masalah pembebasan lahan disiapkan Pemda setempat sebesar Rp. 6
miliar. Luas tanah bandara diperkirakan mencapai 2000 hektar. Hadir dalam penandatanganan MoU, Sekda
Kabupaten Tambrauw, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kabag
Humas dan Kabag Hukum Kabupaten Tambrauw di Jakarta tahun 2014 lalu.
Kemenhub RI, melalui
Plt. Dirjend Perhubungan Udara Santoso Eddy Wibawa menegaskan Kementrian
Perhubungan mengupayakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kami berharap lahan yang akan dibangun tidak ada masalah. Intinya, anggaran
ada, tidak ada protes dari warga,” kata Plt. Santoso Eddy Wibawa. Bupati
Kabupaten Tambrauw, Gabriel Assem, SE. MSi menyambut baik adanya kerjasama ini
terlebih dibukanya bandara di wilayahnya dapat menambah pemasukan bagi warganya.
Letaknya pun sangat strategis karena menghadap Samudera Pasifik.
Hasil investigasi Metrolima
News dari berbagai Sumber di Kabupaten Tambrauw, kendala yang dihadapi
Pemerintah Daerah adalah penduduk yang telah lama mendiami lahan tanah bandara
belum bersedia pindah dari lokasi tersebut. Bahkan mereka meminta selain
pembayaran tanah, Pemda Tambrauw harus menyiapkan lahan dan mendirikan bangunan
layak huni bagi puluhan rakyat yang telah menempat tanah bandara. (Soter R)
