 |
| Asep Hilman Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat |
Bandung, Metrolima.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyatakan, hingga saat ini masih mempersiapkan rencana alih kelola SMA
dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov. Jawa
Barat.
"Dan saat ini, kami dari
Dinas Pendidikan Jabar masih melakukan inventarisir dan verifikasi aset SMA dan
SMK. Masih berproses supaya siap diambil alih sesuai target," kata Asep Hilman Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Proses pengambil alihan
pengelolaan SMA-SMK oleh pemerintah provinsi dari kabupaten/kota saat ini sudah
mencapai 80 persen,” tambahnya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2015).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung
alih kelola pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dari
kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rencananya, pengelolaan itu akan dimulai pada tahun 2016. "Tentunya kami mendukung pengelolaan SMA oleh
provinsi, namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh
provinsi," kata Yomanius Untung Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat.
Ia menuturkan, catatan pertama yang harus diperhatikan
Pemprov. Jawa Barat jika ingin mengelola pendidikan menengah atas
adalah bisa mempertahankan kebijakan yang dibuat oleh kabupaten/kota sebelumnya, seperti siswa dibebaskan iuran bulan sekolah. "Catatan kedua ialah upaya
peningkatan tenaga pendidikan harus benar-benar ditingkatkan dan catatan
terakhir ialah fasilitas atau sarana pembelajarannya dilengkapi lagi," kata
dia.
Menurutnya, pendataan personil,
pembiayaan, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) dalam proses pengalihan
kewenangan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke Provinsi Jawa Barat telah
selesai, sehingga bisa dilaksanakan mulai 2016. "Dan memang awalnya pusat
tidak mengizinkan tapi Pemprov Jabar telah menyelesaikan P3D sehingga
kewenangan pengelolaan SMA/SMK bisa dilakukan oleh provinsi," tukasnya. (anang)
