Depok, Metrolima.com – Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sama
menyuarakan kritik terhadap laporan pelaksanaan Anggaran Penerimaan &
Belanja Daerah (APBD) 2014 oleh Walikota Nur Mahmudi Ismail. Mereka seperti
koor terperangah dengan sisa lebih perhitungan anggaran alias SILPA, yang
mencapai Rp 756 milyar atau melebihi pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp
659 milyar.
Ketua DPRD, Hendrik T Allo,
mengisyaratkan kinerja buruk ketika SILPA itu tersedia lantaran
ketidaksanggupan dinas terkait merealisasikan program yang telah direncanakan
dan diminta persetujuan kepada legislatif. “Kami akan pertanyakan ini dalam
laporan pertanggungan jawaban walikota dalam rapat paripurna berikutnya,”
ujarnya seusai rapat di kantornya, baru-baru ini.
Bagi Fraksi PDIP,
Pemkot dengan Silpa itu menandai capaian penyerapan tidak maksimal sebagai
bentuk kelemahan kinerja unit kerja Pemkot berupa organisasi perangkat daerah
(OPD). “Ke depan harus ditingkatkan capaian kinerja OPD melalui pengawasanpada
perencanaan secara maksimal, alokasi anggaran sesuai dengan manajemen waktu
lebih baik sehingga target tercapai,” kata Hermanto, Ketua Fraksi.
Fraksi Gerindra justru
mempertanyakan mengapa SILPA selalu terjadi setiap tahun dengan alasan sama
berupa kegagalan proses lelang, terjadinya penumpukan pekerjaan pada triwulan
terakhir sehingga banyak kegiatan fisik kesulitan dilaksanakan. “Pemkot Depok
sepertinya tidak mau belajar dari pengalaman dalam memperbaiki kinerja. Ada apa
ini sebenarnya?”
SILPA itu, bagi Golkar,
merupakan bentuk kelalaian yang terus berulang setiap tahun kendati diketahui
bahwa hal itu sebuah kegagalan dalam perencanaan dan waktu. “Padahal
SILPA itu bagian dari uang rakyat dalam PAD, yang berdampak merugikan rakyat
lantaran tidak terealisasinya program pembangunan terutama terkait proyek
infrastruktur.”
Koor serupa dikumandangkan
Fraksi Demokrat, PPP, PAN, Restorasi Nurani Bangsa (RNB) dan PKS. Mereka
sepakat mengapresiasi raihan Plakat WTP dari BPK Jawa Barat. Dimana capaian
secara umum dalam realisasi pendapatan mencapai Rp 2,207trilyun atau 99,04%
meski dari sisi PAD, pos penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target
(97,82%) sedangkan dari retribusi daerah overtarget sampai 114,83%. Artinya,
target PAD masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan database potensi wajib
pajak/retribusi, sistem pajak/retribusi online, dan perbaikan layanan perijinan
terpadu yang mengutamakan kemudahan, kejelasan dan kepastian bagi wajib
pajak/retribusi.
“Hal itu juga terkait rendahnya
serapan anggaran belanja terutama belanja modal yang hanya terealisir 62,34%
dari alokasi Rp 2,669trilyun berdampak meningkatkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SILPA) 2014 menjadi Rp 756milyar, yang lebih besar dari total
realisasi PAD 2014 sebesar Rp 659milyar,” kata Zeni Faizah, politisi PKS.
(irsan)
