 |
Sidang Paripurna LKPJ Di DPRD Pagaralam
|
Pagaralam,
tabloidmetrolima.com - Fraksi Golkar DPRD Kota Pagaralam menyoroti dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam tahun anggaran
2015, yang masih banyak menemukan ketidaksesuaian atau kejanggalan-kejanggalan
yang ditemukan. Ungkap Ketua Fraksi Golkar Efsi, di rapat paripurna pandangan
Fraksi terhadap LKPJ Walikota Pagarralam 2015.
Dikatakannya,
dari hasil telaah dan amatan terhadap dokumen LKPJ Walikota Pagaralam tahun
anggaran 2015, Fraksi Golkar menemukan data yang ada di Dokumen LKPJ tahun 2915
tidak sama dengan data Rencana Definitif (RD) tahun 2015 baik jumlah
program maupun kegiatan.
“Data yang tidak
sama misalnya, pada SKPD Sekretariat Daerah dicatat di RD tahun 2015 jumlah
pagu Rp.50.142.468.950, sedangkan didokumen laporan LKPJ berjumlah Rp. 23.179.252.500,
juga di Dinas PU ada kegiatan tidak dimasukkan ke dalam LKPJ padahal kegiatan
tersebut masuk di dalam RD tahun 2015, menggunakan dana sebesar Rp.
4.038.111.000 dan kegiatan tersebut kondisi jalannya sudah rusak,” beber Efsi
saat menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar terhadap LKPJ Walikota Pagaralam
2015 di ruang rapat utama paripurna (15/4)
Sambung Efsi,
kami dari Farksi Golkar sehingga timbul pertanyaan terhadap laporan ini, apakah
kinerja BAPPEDA yang tidak benar dalam membuat laporan, sehingga diminta kepada
Walikota Pagaralam dapat mengevaluasi kinerja dari BAPEDDA Kota Pagaralam.
Sementara itu
Fraksi Gerindara dibacakan Nanto mengungkapkan, Pemerintah
Kota Pagaralam hendaknya dapat menggelar iven bersakala provinsi dan nasional
dalam upaya menarik minat wisatawan berkunjung di Pagaralam, selain itu PAD
perlu terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Nasdem
dibacakan Jenni Sandia mengungkapkan, kamai mengapresiasi atas berbagai
penghargaan yang telah diraih pemerintah untuk terus dipertahankan khususnya
penghargaan Adipura harus kembali diraih, sementara untuk RSUD Besemah harus
dirubah wajah pelayanan termasuk kebtuhan sarana dan parasarana kepada
masyarakat jangan sampai terkesan seperti dipenjara.
“Catatan untuk
Dinas PU dan Dishub Pagaralam masih ditemukan bangunan fisik tidak sesuai RAP,
karena lemahnya pengawasan internal pemkot Pagaralam maka dari itu diperlukan
revitalisasi pengawasan internal,” tergasnya.
Sedangkan
tanggapan Fraksi PBB dibacakan Mgs Toyib mengungkapkan, diperlkan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan RSUD BEsemah dengan penyediaan SDM yang baik
danprofesional, selain itu diminta di tiap Kelurahan harus ada peta hutan
lindung untuk menghindari adanya pembalakan liar, Realisasi penerapan produk Perda
yang selama ini dibuat yang diajukan SKPD sudah sejauh mana dicapai.
Selanjutnya
Fraksi PDIP Perjuangan dibacakan Kasno Pandri Tohari
mengemukakan, SKPD dilingkungan Pemkot Pagaralam khususnya Kepala
SKPD harus turun kelapangan jangan hanya data yang disajikan tidak real
berdasarkan kondisi dilapangan, kebanyakan data maupun laporan yang diberikan
banyak “nembak pucuk kudo”.
“Saat ini
kondisi jalan usaha tani banyak rusak masih berlumpur, pupuk sulit maka perlu
ada tindakan nyata dari dinas terkait una membantu para petani Pagaralam,”
terangnya.
Kemudian Fraksi
gabungan menyampaikan hal yang sama dengan fraksi lainnya, dikatakan juru
bicara Fraksi gabungan Geo Ferlando, kami lebih menyoroti kota sampah yang
masih minim di sejumlah wilayah kota Pagaralam, dan bidangng pertanian untuk
mencari solusi dalam mensiasati anjloknya harga komoditi pertanian di pasaran,
dan tindak lanjuti terkait adanya pungli terhadap petani mengenai
berbagai bantuan yang diberikan bidang pertanian.
 |
| Walikota Pagaralam, Hj.Ida F.Basjuni |
Sementara itu
Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati mengatakan, terkait pandangan
fraksi-fraksi DPRD Pagaralam yang disampaikan terkait LKPJ Walikota Pagaralam
anggaran 2015, dinilai baik dan perlu adanya koreksi dari pihak dewan sebaai
kontrol sosial selagi itu kritik yang sifatnya membangun demi kesejahteraan
masyarakat.
“Kedepan kami
akan lebih mengintensifkan lagi koordinasi antar SKPD, temasuk bersama DPRD Pagaralam terkait berbagai program pembangunan baik itu yang akan direncanakan
maupun yang sudah berjalan, guna mencapai kesingkronan dan keterpaduan
penyelenggaran program dan kegiatan tiap SKPD,” pungkasnya. Herlan SH
