Reinova Serry Donie saat mendampingi Walikota Depok Idris A.Somad |
Depok, tabloidmetrolima.com - Terkait
temuan Metro Lima News, Edisi
11-25 April dengan judul “ UPS Cimpaeun Disewakan
Warga” kembali Metro Lima News menyelusuri
kebenaranya dengan menghubungi H.Ridwan Kepala
Bidang Sarana Prasarana (Kabid.Sarpras) DKP Kota Depok.
H.Ridwan melalui WA-nya
mengatakan, Oh masalah UPS Kelurahan Cimpaeun Kec.Tapos saat ini memang tidak berjalan. Dan
permasalahan tanah memang Dinas DKP menyewa kepada warga, karena saat pembangunan
beberapa kali pindah lokasi, lokasi awal yang di tunjuk LPM sebagian warga
keberatan, akhirnya kami mencoba dengan cara menyewa
di tempat yang memang bisa di laksanakan pembangunan UPS kalau saat ini ada
yang memakai atau ada yang menyewakan kami akan mengecek,” DKP kota Depok
menyewa lahan pada warga untuk pembangunan UPS,” jelasnya.
Ditempat
terpisah Triono Lurah kelurahan Cimpaeun pada Metro Lima News di
hubungi via telepon selulernya saat di tanya mengenai UPS mengatakan, Setahu
saya lahan UPS adalah sewa dan menurut pemilik tanah bahwa saat ini kontrak
sewanya sudah habis. kalau ada yang
mempergunakan selain DKP nanti saya cek dulu, saya
juga akan coba menanyakan pihak DKP bagai mana selanjutnya tentang keberadaan
UPS.
Kondisi UPS Cimpaeun Tapos |
”Menurut
informasi dari pemilik lahan bahwa sewa
atau kontrak lahan saat ini sudah habis, saya akan cek kebenarannya,”
terang Lurah yang biasa di sapa pak Tri ini.
Senada
dengan hal tersebut, Reinova Serry Donie anggota DPRD kota
Depok saat di temui Metro Lima News belum
lama ini di kantor Kelurahan Cilangkap Kecamatan
Tapos kota Depok saat pemilihan ketua LPM di mintai pendapatnya terkait UPS
kelurahan Cimpaeun mengatakan, saya
terimakasih imformasinya dan nanti coba saya pertanyakan dan pangil instansi
terkait.
Menurut
saya pengolahnya adalah DKP dan kalau ada yang mempergunakan selain DKP ya
wajib di pertanyakan, karena kan kota Depok sudah mencanangkan, Depok Sahabat
Sampah, Zero Waste City atau Kota
Bebas Sampah
dan kalau seperti ini bagai mana UPS
saja di terlantarkan.
Reinova menambahkan, Pada tahun 2005
Depok pernah dapat predikat kota yang kotor, maka berkat kerja keras seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah kota Depok dapat mengatasi
kota Belimbing ini dengan membuat UPS disejumlah lokasi termasuk di kelurahan
Cimpaeun ini ,” ungkap angota DPRD yang juga anggota Komisi A ini.
Lahan UPS Cimpaeun beralih fungsi menjadi gudang elpiji |
Lebih
lanjut Leinova politisi Partai Gerindra
ini mengatakan, Saya manyambut baik dengan pencanangan Kota Depok Bebas Sampah (Zero Waste City) karena permasalahan sampah juga termasuk
dalam program Walikota kita.
”Saya
berharap dinas terkait melaksanakan program ini, jangan setengah-setengah, juga
masyarakat Depok juga harus membantu dengan cara memilah sampah organic dan non
organic ketika di bawa ke TPA Cipayung benar-benar sampah yang tidak bias di
mamfaatkan dan di olah lagi,” tegas angota DPRD dapil Cilodong –Tapos ini.
Walikota Depok M.Idris A.Shomad
|
Di
tempat terpisah Walikota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad mengatakan, Saya bertekad selama 5 tahun kedepan
akan mengusung 3 program ungulan yang
salah satunya ialah akan menjadikan Kota
Depok menjadi
Zero Waste City atau Kota Bebas Sampah. “ Memang untuk
mewujudkan Depok bebas sampah bukan pekerjaan yang mudah, namun kita harus memproses atau mengubah
prilaku masyarakat untuk tertib dan tidak membuang sampah sembarangan,” terangnya. (Rudi Harahap)