 |
| ilustrasi APBD |
Depok, Metrolima.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Depok menaksir Rp 436 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tidak terserap untuk pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok,
Sri Utami, mengatakan lebih dari 200 paket pembangunan infrastruktur tidak
terealisasi. Paket pembangunan tersebut banyak yang gagal lelang.
"Penyerapan Distarkim, Dinas
Bimasda, dan Disdik sangat rendah tahun ini," kata Sri, Jumat, 25 Desember
2015.
Kendala lain antara lain masa
transisi dari Unit Lelang Pengadaan ke Badan Lelang Pengadaan dan jumlah
pegawai yang sangat minim. Hanya ada 18 pegawai yang mesti mengkaji pembangunan
yang begitu banyak, sehingga mereka keteteran.
Belum lagi, ucap dia, persyaratan
yang berat untuk kontraktor yang ikut lelang. "Mereka harus punya
sertifikat yang ditetapkan Dinas PU dan menyediakan berbagai dokumen. Selain
itu, pemerintah yang menetapkan konsultan pengawas," tuturnya.
Salah satu yang gagal pembangunannya
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang telah dianggarkan Rp 80
miliar. Lalu pembangunan infrastruktur sekolah yang gagal lelang.
"Semua ini yang menyebabkan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Depok
terus membengkak," katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan banyak
program pembangunan infrastruktur yang molor dari rencana yang sudah
dijadwalkan.
Salah satunya perbaikan jalur
pedestrian Jalan Raya Margonda. Seharusnya pedestrian tersebut bisa selesai
akhir tahun ini. Tapi ada Hotel Margonda yang menolak mundur untuk
membangun jalur pedestrian di depannya. "Sudah berusaha dimusyawarahkan
agar mundur," ucapnya.
Hingga akhir tahun 2015, ia
memperkirakan silpa Depok bisa mencapai Rp 800 miliar dari total APBD 2015
sebesar Rp 3,1 triliun. Tahun lalu, ujar dia, silpa Depok mencapai Rp 756,87
miliar dari total APBD 2014 sebesar Rp 2,11 triliun.(tmpo/imam/rudi/jat)
