Jakarta, Metrolima.com - Pertemuan antara pemerintah dengan delegasi induk sepak bola dunia
(FIFA) ihwal penyelesaian kasus Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)
sudah hampir sebulan berlalu. Namun tindak lanjut dari pertemuan itu belum
terlihat signifikan.
Kondisi tersebut kembali memanaskan
hubungan antara pemerintah dengan PSSI. Organisasi yang dipimpin La Nyalla
Mattalitti itu menuding mandeknya tindak lanjut penyelesaian kasus PSSI karena
ulah pemerintah. "Mereka seperti memelihara konflik," kata Aristo
Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI, Senin.
Aristo mengatakan tindaklanjut kasus
PSSI ini akan berjalan lancar bila pemerintah mengikuti perintah FIFA mengutus
perwakilannya dalam Komite Ad Hoc. Sayangnya pemerintah menolak bergabung
dengan alasan tak mengetahui substansi pembentukan komite tersebut.
"Padahal delegasi FIFA akan melaporkan hasil pembentukan komite dalam
rapat eksekutifnya 2 Desember," ucap Aristo.
Komite ad hoc adalah wadah yang
hendak dibentuk FIFA untuk menyelesaikan kisruh PSSI. Wadah ini bakal berisi
perwakilan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Rencana
pembentukan komite ini lantas menuai polemik lantaran FIFA mengumumkannya
seusai bertemu PSSI 2 November lalu.
Padahal dalam pertemuan delegasai
FIFA dengan Presiden Joko Widodo di hari yang sama, disepakati pembentuk wadah
bernama tim kecil untuk menyelesaikan konflik PSSI. Pemerintah mengklaim tak
diberitahu FIFA ihwal pembentukan komite ad hoc tersebut. Itulah sebabnya
mereka menolak mengutus perwakilannya dalam komite.
Di sisi lain, PSSI mengirimkan
sejumlah nama seperti bekas ketua normalisasi PSSI Agum Gumelar, bekas manajer
Timnas I Gusti Kompyang Manila, serta juru bicara Kompleks Gelora Bung
Karno Raja Pane untuk mengisi komite ad hoc. Sekretaris Jenderal PSSI Aswan
Karim sebelumnya menyatakan bila perwakilan komite ad hoc lengkap, pertemuan
wadah tersebut akan dimulai pada pekan ini. "Pertemuan pertama bakal
dihadiri perwakilan delegasi FIFA," ujar dia dua pekan lalu.
Aristo mengatakan hingga kini belum
ada petunjuk FIFA ihwal kelanjutan komite ad hoc. Ia menilai FIFA memilih diam
karena pemerintah tak juga tertarik untuk bergabung. Kata Aristo, FIFA
tak bersikap karena pembentukan komite tak akan mencapai hasil maksimal tanpa
keterlibatan pemerintah.
"Misalnya komite ad hoc
dibentuk dan berjalan, keputusan-keputusannya bisa tidak diakui pemerintah
lagi," ujarnya, "Komite mempunyai eksistensi bila pemerintah
bergabung."
Aristo pun hanya bisa menerima
perlakuan pemerintah yang dinilainya menghambat pencabutan sanksi suspensi pada
organisasinya. Kendati ia berusaha meyakinkan pembentukan komite ad hoc ini
bukanlah akal-akalan PSSI, tapi sudah menjadi acuan penyelesaian konflik dalam
statuta FIFA.
Oleh karenanya, Aristo meminta
pemerintah untuk mencari substansi komite melalui statuta induk sepak bola
sejagat tersebut. Bila tak mau mengkaji petunjuk dalam statuta, Aristo menduga
pemerintah sengaja mencari alibi lantaran tak menghendaki PSSI dipimpin La
Nyalla, "Kami sudah membaca strategi ini," ujarnya.
Adapun Gatot S. Dewabroto, juru
bicara Kementerian Olahraga kembali menegaskan pemerintah tak bakal bergabung
dalam komite ad hoc bila FIFA tak mengirimkan kerangka acuan wadah
tersebut. Pemerintah, kata dia, sudah meminta hal tersebut melalui sambungan
telepon dengan James Johnson, juru bicara delegasi FIFA, sekitar dua pekan
lalu. Namun belum ada respons sampai sekarang.
"Bila FIFA sudah menjelaskan
kerangka acuan komite, kami pasti akan mengkaji kembali apa bergabung atau tidak,"
ujarrnya.
Gatot menambahkan pemerintah juga
belum membentuk tim kecil, kendati FIFA juga sudah meminta segera mengirimkan
anggota tim tersebut. Menurut Gatot, penggodokan tim masih dalam kajian antaran
instansinya dengan Staf Kepresidenan.
"Secepatnyalah kami kirim nama
anggotanya, kami juga tidak mau mengulur waktu," kata Gatot. Sayang, Gatot
tak menjamin nama anggota tim kecil dikirim instansinya sebelum rapat eksekutif
FIFA. Padahal PSSI menilai rapat tersebut adalah pondasi awal terbebasnya Indonesia
dari suspensi FIFA. "Kami belum ada arahan dari pimpinan," ujar Gatot.(tmpo/tri/jat)
