 |
| Gedung Kantor DBMSDA Depok |
Depok, tabloidmetrolima.com - Segala bentuk Permainan kotor yang terindikasi
sebagai penyimpangan terhadap norma hukum dalam upaya memperkaya diri dan
dilakukan secara sistemik, masiv, dan berjamaah, mulai dari Kepala Dinas, Kepala
Bidang, Kepala Seksi Sampai dengan Staf bawahan di Dinas Bina Marga Dan Sumber
Daya Air (DBMSDA) dinilai oleh Walsen Nainggolan warga depok berdomisili di
daerah Kelurahan Pancoran Mas, sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.
Menurut Bang
Walsen sapaan akrabnya, saya kira inilah saatnya walikota depok dan
wakilnya untuk segera ambil sikap tegas sekaligus membuktikan janji janji
saat kampanye, pada masyarakat depok bahwa mereka tidak“terlibat”urusan
seperti itu dan juga untuk membuktikan bahwa dalam pemerintahannya saat
ini tengah diupayakan agar terbebas dari korupsi, kolusi nepotisme, dan yang
paling terpenting pasangan Idris Somad Walikota dan Pradi Supriatna Wakil
Walikkota tidak akan membiarkan praktek dimaksud terus berjalan, apalagi
mentolerir para pelakunya.
Oleh karena itu walikota
harus segera memerintahkan, Harry Prihanto Pns Bergolongan IVB diketahui belum
terlalu lama sebagai PNS di kota Depok tetapi telah berhasil lolos dalam
seleksi pemilihan Sekda Kota Depok yang diselenggarakan beberapa waktu lampau
menjelang berakhirnya masa tugas walikota terdahulu.
Saat ini Harry Prihanto
pun dengan jumawa melenggang mulus jadi pejabat Sekda dipemerintahan
kota Depok menggantikan Etty Suryahati mantan sekda saat ini menjabat
sebagai kepala dinas pertanian.
Sebagai mana diketahui
jabatan sekretaris daerah adalah jabatan tertinggi dalam lingkup pemerintahan
daerah tingkat II (tingkat Kota atau Kabupaten) sesuai aturan yang
berlaku semestinya pangkat atau golongannya harus diatas IVB.
Bagian dari Tugas pokok
dan fungsi yang melekat pada diri Harry Prihanto selaku Sekda adalah sebagai
koordinator seluruh organisasi perangkat daerah. Maka, Sekda berkewajiban untuk
menjalankan perintah walikota untuk bekerja keras dalam upaya menghentikan
praktek kotor oknum oknum pns berperilaku tak terpuji, tak hanya di Dinas Bina
Marga Dan Sumber Daya Air tetapi juga di seluruh organisasi perangkat daerah
yang ada di dalam struktur pemerintahan kota depok.
Dalam pandangan Walsen
Nainggolan dan dari hasil pengamatan kumpulan wartawan yang berhimpun di Majelis
Pers Depok di peroleh fakta bahwa pada tahun 2015 sebanyak lebih dari 1400
paket pekerjaan tersedia bidang jalan lingkungan, bidang jalan jembatan,
dan bidang sumber daya air. Parahnya, nyaris diseluruh bidang, rapornya merah
hal ini dikarenakan para rekanan pelaksana kegiatan hasil pekerjaannya mayoritas
buruk secara kwalitas.
Biang keladi yang
dituding adalah konsultan perencana oleh oknum pejabat kelihatannya
sengaja dikambing hitamkan karena selalu terlambat dalam menyerahkan detail
engineering design hasil pekerjaannya.demikian pula dalam menentukan pihak
ketiga bidang pengawasan,pihak dinas seolah olah kesulitan dan memakan waktu
berbulan bulan dalam rangka mencari perusahaan konsultannya,
Akibat dari rekayasa
tersebut,sebagai dampaknya para kontraktor pelaksana diberi kalender kerja
untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang amat singkat. Situasi ini
diperparah oleh kenyataan bahwa di lokasi pekerjaan jarang sekali konsultan
pengawas dan tim monitoring dari dinas tampak batang hidungnya. sehingga
para kontraktor pelaksana dengan leluasa, berani bekerja seenaknya
saja tanpa mempedulikan segala aturan sebagai mana tertuang dalam rencana kerja
dan syarat syarat didalam dokumen perjanjian kerja.
Apakah ini unsur
kesengajaan? Jawabnya, ya Bisa saja benar, situasi tersebut memang sengaja
direkayasa dan dipola oleh oknum pns DBMSDA, ujar Walsen Nainggolan
Ketika nafsu dunia sudah
merasuki para pejabat tersebut maka para pengusaha “nakal” dalam bidang barang
dan jasa atau kontraktor, pasti paham benar dengan situasi itu gilanya mereka
lantas atur siasat bagaimana caranya agar mereka dapat memperoleh sebanyak
mungkin paket pekerjaan yang ada Taktik tebar uang pelicin pun dimainkan dan
telah dimulai semenjak jauh harI sebelum paket digelar.Kecanggihan tehnologi dimanfaatkan
sebagai sarana guna memudahkan mereka untuk mengetahui secara mendetail seluruh
paket pekerjaan yang tersedia.
Dalam melakukan praktek
kotor tersebut, besaran uang pelicin tentu berbeda tergantung jabatan. Misalnya
untuk kepala dinas selaku penentu kebijakan di dinas, jumlahnya secara “etika”
jelas tidak sama dengan uang yang diserahkan dan diterima oleh para kepala
bidang, kepala seksi, serta staf bawahan.
“ Sekedar untuk
diketahui paket yang banyak untungnya disebut paket daging dan yang untungnya
tipis disebut sebagai paket tulang, “UngkapWalsen.
Masih menurut Walsen,
paket pekerjaan bidang jalan lingkungan termasuk kategori “tulang”artinya
jumlah uang pelicin untuk bidang jaling berkisar antara 5% sampai 7% dari
pagu anggaran setelah potong ppn/pph.pada Bidang sumber daya air, dikarenakan
paketnya tidak sebanyak di bidang jalan lingkungan, tetapi paling banyak
untungnya (kategori daging) tak heran komitmen fee yang harus dibayar
cukup fantastis, para kontraktor peminat paket pekerjaaan di bidang sumber daya
air wajib setor dimuka antara 15% sampai dengan 20% setelah potong
ppn/pph.
Pada bidang jalan dan
jembatan komitmen fee yang harus disetor dimuka oleh para peminat paket
pekerjaan dibidang jalan jembatan berkisar antara 10% S/D 15
%...mencermati kondisi demikian walsen nainggolan amat berharap tim Komisi
Pemberantas Korupsi datang ke kota Depok.
“Silahkan hitung sendiri
berapa uang gratifikasi dari para kontraktor yang diterima para oknum Pns Di
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air. Setelah itu tangkap dan seret mereka ke
meja hijau, jatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, “ Pungkas
Walsen.
Sementara itu, Manto
Jorghi Kepala Dinas DBMSDA, Hardiman Kepala Bidang Jalan Jembatan,
Refliyanto Kepala Bidang SDA, dan Agus Sofan Kepala Bidang Jalan Lingkungan,
saat didatangi wartawan untuk dikonfirmasi, semuanya dengan kompak melakukan
aksi ngumpet tak ubahnya seperti main petak umpet. (Herdian). `
